RATAHAN - Faktor utama belum dicairkannya dana SPPD kepada sejumlah mantan dan anggota aktif DPRD Mitra atau anggota dewan ternyata karena tidak taat aturan. Hal ini dikatakan, Sekretaris DPRD Mitra, Drs Frits H Mokorimban, kepada wartawan harian ini, kemarin. “Pihak anggota dewan harus asa pemahanan dalam hal melaksanakan perjalanan dinas kalau tidak ada ketaatan dalam proses keuangan jadinya begitu,” ungkapnya. Dia mengimbau, para anggota dewan harus taat aturan melaksankan perjalanan dinas. “Saya juga akan mantapkan kinerja sekretariat dewan, agar lebih profesional dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, termasuk ditugaskannya pegawai untuk mendampingi para anggota dewan dalam melakukan konsultasi pembuatan SPJ atau Surat Pertanggung Jawaban serta memberikan petunjuk,” tuturnya. Mokorimban membantah, kalau terjadinya kecurangan sehingga belum dibayarkannya SPPD tersebut. “Kalau ada kecurangan tidak tidak mungkin, tapi profesionalitas dalam pembuatan SPJ yang bermasalah. Makanya, harus disiplin dalam menggunakan anggaran,” jelasnya. Namun, dia menyebutkan, untuk proses penyelesaiannya paling lambat minggu depan. “Saat ini sementara proses nihil, pokoknya akan terbayar semua, kemungkinan paling lambat minggu depan,” pungkasnya.(otnie n)
Mokorimban: Anggota Dewan tak Taat Aturan
Ditulis oleh Unknown pada hari Rabu, 07 Januari 2015 |Pukul 17.01
RATAHAN - Faktor utama belum dicairkannya dana SPPD kepada sejumlah mantan dan anggota aktif DPRD Mitra atau anggota dewan ternyata karena tidak taat aturan. Hal ini dikatakan, Sekretaris DPRD Mitra, Drs Frits H Mokorimban, kepada wartawan harian ini, kemarin. “Pihak anggota dewan harus asa pemahanan dalam hal melaksanakan perjalanan dinas kalau tidak ada ketaatan dalam proses keuangan jadinya begitu,” ungkapnya. Dia mengimbau, para anggota dewan harus taat aturan melaksankan perjalanan dinas. “Saya juga akan mantapkan kinerja sekretariat dewan, agar lebih profesional dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, termasuk ditugaskannya pegawai untuk mendampingi para anggota dewan dalam melakukan konsultasi pembuatan SPJ atau Surat Pertanggung Jawaban serta memberikan petunjuk,” tuturnya. Mokorimban membantah, kalau terjadinya kecurangan sehingga belum dibayarkannya SPPD tersebut. “Kalau ada kecurangan tidak tidak mungkin, tapi profesionalitas dalam pembuatan SPJ yang bermasalah. Makanya, harus disiplin dalam menggunakan anggaran,” jelasnya. Namun, dia menyebutkan, untuk proses penyelesaiannya paling lambat minggu depan. “Saat ini sementara proses nihil, pokoknya akan terbayar semua, kemungkinan paling lambat minggu depan,” pungkasnya.(otnie n)