Kubu ARB Menang PTUN, Ketua Golkar Sulut: Itu Kekuatan Doa

Ketua Partai Golkar Sulut, Stefanus Vreeke Runtu.(foto: okemanado)

MANADO – Kemenangan kubu Aburizal Bakrie (ARB) pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Barat, Senin (18/5/2015) ini disambut sukacita seluruh kader Partai Golkar Sulawesi Utara. Ketua DPD I Golkar Sulut, Stefanus Vreeke Runtu yang mengikuti langsung jalannya putusan PTUN melalui layar televisi mengaku bersyukur kepada Tuhan dengan adanya putusan tersebut.

”Dikabulkannya gugatan Partai Golkar kubu ARB adalah kekuatan doa dari para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan pastor. Kemarin itu semua pendeta, dan gembala berpuasa. Dan doa para hamba Tuhan dikabulkan,” kata pria yang akrab dipanggil SVR di Gedung DPRD Sulut, Selasa 19 Mei 2015.

Mantan Bupati Minahasa ini mengatakan gugatan Partai Golkar yang diajukan ke PTUN Jakarta Barat adalah meminta membatalkan SK yang dikeluarkan oleh Menkumham dan itu dikabulkan. “Dan putusan PTUN itu sudah tepat karena berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan. Bukan berdasarkan intimidasi dari siapapun,” ujarnya.

Dia pun berharap Partai Golkar yang ada di Indonesia termasuk Sulut untuk tetap solid dan menatap Pilkada yang tahapannya sedang bergulir. “Marilah teman-teman yang sudah ke mana-mana silahkan kembali. Kecuali kader Golkar yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi,” tandas Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

Dengan adanya putusan tersebut, langkah Partai Golkar Sulut diakui SVR  akan melakukan konsolidasi dan membuka pendaftaran serta melakukan lobi-lobi politik menghadapi Pilkada serentak.(agust)

Kongres PD, Vicky Lumentut Cs Dukung SBY

Susilo Bambang Yudhyono bakal mulus terpilih kembali sebagai Ketum Partai Demokrat.(foto: oborkita.com)

MANADO - Dukungan bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali memimpin Partai Demokrat terus bergema. DPD PD dan DPC se-Sulawesi Utara, misalnya, secara bulat memberikan dukungan kepada mantan Presiden RI tersebut. “Kita satu suara untuk Pak SBY,” ujar Ketua DPD I PD Sulut, Vicky Lumentut.

Pria yang menjabat Wali Kota Manado ini menilai SBY adalah sosok yang tepat memimpin partai berlambang mercy tersebut. “Dalam situasi

seperti ini hanya Pak SBY yang mampu memimpin Demokrat menjadi lebih baik. Ketokohan beliau sudah tak perlu diragukan lagi,” kata Vicky.

Hal senada juga disampaikan Pdt. Van Ambuliling, kader Demokrat dari Kabupaten Kepulauan Talaud. Menurutnya, SBY masih jadi teladan bagi seluruh kader Demokrat di Indonesia. “Beliau tegas tapi bersahaya. Tak ada tokoh lain di Demokrat yang mampu menggantikannya. Kami yakin jika Pak SBY kembali terpilih, Demokrat akan meraih suara signifikan pada pemilu bahkan pilkada yang sebentar lagi berlangsung,” ujar anggota DPRD Talaud ini.

Diketahui, Kongres Partai Demokrat (PD) IV akan mulai berlangsung hari ini di Hotel Shangrilla Surabaya. Rencananya pembukaan Kongres akan dilakukan malam nanti. Sampai saat ini dukungan terus meluas untuk SBY sebagai ketua umum. Hal ini memungkinkan SBY akan terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.

Dalam Kongres itu, ada tiga calon ketua umum Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Marzuki Alie, dan I Gede Pasek Suardika. Tetapi baru SBY yang resmi didaftarkan untuk menjadi calon ketua umum sampai Senin malam. Pendaftaran calon ketua umum dibuka sampai Selasa siang, 12 Mei 2015.(VIVA/agust)

Umboh: Perekonomian Harus Menyentuh Masyarakat Pedesaan

Drs Frans Umboh

Manado - Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih dalam lingkaran merah, telah siap dipakai dan dikibarkan Drs Frans Umboh.

Dalam tekad dan Keterpanggilan untuk membuat masyarakat di tiap desa menjadi lebih sejahtera latar belakangnya, sekaligus jadi pemicu semangat untuk tampil dan memenangkan agenda politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Menurut Umboh, yang paling  mendasar dan tepat guna mewujud-nyatakan tugas mulai itu, harus diawali dengan merebut dan menempati posisi utama sebagai pengambil dan penentu kebijakan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Minut. Sebab dengan begitu kata Umboh, langkah-langkah strategis akan bisa langsung menyentuh sendi kehidupan masyarakat terutama sektor gerakan perekonomian di pedesaan. “Untuk saat ini, gerakan perekonomian masyarakat harus menyentuh orang banyak terutama di tingkat pedesaan. Sebab dari situ akan memunculkan kekuatan ekonomi yang kuat. Hal itu yang saya lihat masih kurang menyentuh dan sangat dibutuhkan di Kabupaten Minut. Karenanya, sebagai putra asli Minut, saya tertantang untuk berperan langsung membangun daerah sendiri,” ujar Umboh saat diwawancarai wartawan pekan kemarin.

Dikatakannya, sebagai program prioritas, sangat penting dilakukan proses pendampingan ekonomi berbasis kerakyatan sebagai bentuk tindak-lanjutnya. Karena sejak awal strategi itu telah menjadi soko guru yang baik untuk kedepan, terutama bagaimana membawa perubahan bagi daerah. “Masyarakat kalangan bawah itu perlu disentuh, karena memang saat ini banyak yang sudah enggan untuk turun ke masyrakat bawah. Padahal, ekonomi pedesaan itu harus disentuh dan diperkuat, sebab kalau kuat di desa pasti akan kuat juga di daerah perkotaan,” ujar putra Desa Talawaan-Tonsea itu.

Terkait niat pencalonannya menuju Pilkada Minut dengan mengendarai PDI-P, Umboh menegaskan siap bertarung secara sportif dan tampil seperti apa adanya. “Kebijakan memilih PDI-P sebagai kendaraan dikarenakan adanya kecocokan. Saya tidak pilih-pilih partai mana yang kuat dan mana yang tidak kuat, tetapi dimana yang cocok disitulah kami berlabuh,” ungkapnya seraya mempertegas jika bersama-sama dengan rakyat dan seluruh keluarga besar PDI-Perjuangan, dirinya sangat optimis akan memenangkan Pilkada di Minut.

Sementara itu, politisi senior PDI-P Ibu Tea, sangat mendukung niat Umboh. "PDI-P adalah besar dan terbuka bagi siapa saja. Jika dia (Frans Umboh-red) memilih PDI-P untuk maju di Pilkada Minut, tentunya kami sangat mendukung," ujar Ibu Tea.(febry kodongan)

AJI Manado Tuntut Upah Layak Jurnalis dan Independensi Media

Rahmadian jurnalis ANTV sedang berorasi di Zero Point Manado pada peringatan World Press Freedom Day 2015 yang dilakukan AJI Manado, IJTI Sulut dan komponen jurnalis lainnya, Senin (4/5/2015). (foto: AJI Manado)

MANADO - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar aksi damai 'turun ke jalan' dalam rangka memperingati Hari Buruh (May Day) 1 Mei dan Hari Kebebasan Pers Sedunia (Word Press Freedom Day/WPFD) 3 Mei. Aksi ini menyuarakan tuntutan keadilan kesejahteraan jurnalis dan independensi kebebasan pers di Sulawesi Utara.

Aksi yang diikuti puluhan jurnalis, anggota AJI, perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan organisasi pers ini digelar Senin (4/5). Aksi damai ini berawal di Zero Point Manado. AJI dalam pernyataan sikapnya menyatakan keprihatinan, sampai saat ini masih banyak pekerja pers/jurnalis yang tak memperoleh hak sesuai yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan.

Ketua dan Sekretaris AJI Manado, Yoseph Ikanubun dan Fernando Lumowa menyatakan, di tengah pesatnya pertumbuhan media di Sulawesi Utara, terjadi ketimpangan karena tak sebanding dengan kesejahteraan jurnalis.

Banyak perusahaan media yang abai terhadap pemenuhan hak jurnalis. Tak sedikit jurnalis di Sulawesi Utara tak mendapatkan upah tak layak, penghasilan di bawah UMP atau UMR. Serta tak adanya kepastian atas jaminan sosial. Belum lagi jurnalis yang berstatus karyawan tidak tetap

"Bahkan ada perusahaan pers atau media yang tak menggaji jurnalisnya sepeserpun! Tak sedikit yang tak dijamin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta hak atas cuti, libur dan hak lainnya tak dipenuhi," kata Ikanubun dan Lumowa.

Keberadaan jurnalis yang kurang diperhatikan tersebut menjadi ancaram utama terhadap independensi dan profesionalisme jurnalis. “Bagaimana bisa profesional sementara jurnalis masih memperjuangkan kesejahteraannya,” tukas mereka.

Seruan lainnya yang diangkat dalam aksi damai ini, kian beragamnya ancaman terhadap kebebasan pers dewasa ini. Jika dulu musuh utama kebebasan pers ialah penguasa (negara), sekarang ancaman itu datang dari berbagai sisi melalui intervensi ke ruang redaksi.

Dimana, intervensi bisa datang dari pemilik modal/pemilik media, penguasa, pengiklan dan kelompok politik. Sejauh ini begitu kentara ancaman terhadap kebebasan pers di dalam pemberitaan, dimana ruang pemberitaan yang seharusnya milik publik `disita/dimonopoli' oleh berita `pesanan' kelompok tertentu.

Kepentingan kekuasaan dan politik terlalu jauh menguasai ruang-ruang redaksi media. Banyak contoh produk jurnalistik media di Sulawesi Utara yang sulit dibedakan apakah itu berita ataukah iklan berbayar yang seharusnya dipagari `pagar api' yang jelas."Acapkali ditemukan adanya berita yang tidak independen, sepihak dan tak berimbang," jelas Ikanubun.

AJI Manado juga menyikapi proses kriminalisasi terhadap jurnalis dan tindak kekerasan yang masih terus berlangsung hingga kini. AJI Manado bersyukur, sejauh ini relatif tak ada kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi Utara.  "Kami harap tidak terjadi di sini. Kami mengimbau Kepolisian paham dan menerapkan fungsi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman utama atas sengketa pers atau selisih yang timbul akibat pemberitaan," jelas Lumowa.

AJI Manado menyerukan kepada semua jurnalis agar tetap profesional, mengedepankan Kode Etik Jurnalistik, kode etik perilaku jurnalis dalam melakukan tugas jurnalistiknya di lapangan. AJI Manado mengimbau perusahaan pers dan pemilik media di Sulawesi Utara memperlakukan jurnalis secara adil.  "Paling tidak dengan memberi upah layak, sesuai amanat UU Ketenagakerjaan serta jaminan sosial lainnya," ujar mereka.

Setelah dari Zero Point Manado, rombongan aksi menyampaikan aspirasi ke DPRD Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulut, Dr Djouhari Kansil. Ketua Komisi I DPRD Ferdinand Mewengkang dan  anggota Komisi I Rocky Wowor-James Tuuk, anggota Komisi II Ferdinand Mangumbahang dan anggota Komisi IV, Moh. Yusuf Amin menerima aspirasi jurnalis.

“Kami segera mengagendakan dengar pendapat dengan pemerintah provinsi, instansi terkait dan media membahas persoalan banyak jurnalis yang tak menerima upah layan dan jaminan lainnya," tukas Ferdinand Mewengkang, legislator asal Partai Gerindra.

Senada, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr Djouhari Kansil merespon positif pernyataan sikap AJI. Ia janji menugaskan Disnakertrans Sulawesi Utara untuk menelusuri persoalan banyak jurnalis yang diperlakukan tak adil. "Sebagai mitra, kami senantiasa menghargai profesi jurnalis. Dengan kedudukan setara, media jangan pernah takut mengkritisi pemerintah," pinta Kansil.(*)

Peringati World Press Freedom Day, Senin AJI Manado ‘Turun’ Jalan

MANADO – Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day yang jatuh 3 Mei akan diperingati Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado bersama AJI kota lainnya se-Indonesia. “Jika AJI kota lain menggelar tepat pada 3 Mei besok, untuk AJI Manado akan dilaksanakan Senin 4 Mei dengan melakukan aksi turun ke jalan,” ujar Ketua AJI Manado Yoseph E Ikanubun didampingi Sekretaris Fernando Lumowa, Sabtu (2/5/2015) di Sekretariat AJI Manado.

Redaktur Harian Metro ini menyampaikan aksi turun jalan itu bersamaan dengan peringatan Hari Buruh 1 Mei. “Aksi akan dimulai pukul 09.00 WITA di Zerro Point. Dari situ kita akan bergerak ke Kantor DPRD Sulut dan melanjutkan demo di Kantor Gubernur Sulut,” terang Ikanubun.

Selain AJI Manado, dia menambahkan aksi massa juga bergabung dari IJTI dan pers kampus serta jurnalis yang ada di daerah ini. “Tema aksi kita kali ini adalah Pers Bebas Jurnalis Sejahtera. Silakan kawan-kawan jurnalis di daerah ini jika ingin bergabung kita kumpul di Sekretariat AJI Manado pukul 08.00 WITA. Aksi ini adalah aksi damai sebagai momentum untuk AJI, bersama organisasi jurnalis di seluruh dunia untuk mengingat kembai pentingnya memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Sekaligus menuntut diselesaikannya berbagai kasus kekerasan pada jurnalis, yang berberapa kali kita ketahui hingga berujung kematian. Dan juga menuntut perbaikan kesejahteraan jurnalis yang adalah bagian dari perjuangan AJI untuk menjaga kebebasan pers dan independensi ruang redaksi,” imbuhnya. (agust hari)

   

FPMI: Wujudkan Upah Layak Pekerja Media!

Abdul Manan

Jakarta - Forum Pekerja Media Indonesia (FPMI) akan ambil bagian bersama ribuan buruh lain dalam aksi May Day, Jum’at 1 Mei ini. Dalam aksinya, FPMI mengusung tuntutan utama mewujudkan upah layak pekerja media. Rencananya, massa FPMI akan melakukan aksi long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.

“Upah layak pekerja media yang telah diwacanakan selama ini harus terwujud dan dituangkan dalam upah sektoral media. Untuk itu, FPMI mengajak pekerja media untuk bersatu berjuang bersama dalam mewujudkan upah sektoral pekerja media ini”, kata juru bicara FPMI, Chandra, yang juga Presiden Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI (MNCTV).

Chandra mengemukakan, upah sektoral ini mutlak diperlukan sebagai bagian dari cara untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan produktifitas dan profesionalitas pekerja media. Seain itu, perusahaan media juga memiliki kewajiban memenuhi hak dasar pekerja lainnya, yaitu dengan mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

FPMI merupakan gabungan dari organisasi dan serikat pekerja media di Indonesia, yaitu Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI, Serikat Pekerja LKBN Antara, Serikat Pekerja SCTV, Serikat Pekerja 68H, Serikat Pekerja Hukumonline, Serikat Pekerja Koresponden TEMPO, Dewan Karyawan TEMPO, Dewan Karyawan Pikiran Rakyat (Bandung), Forum Karyawan SWA, Dewan Karyawan Kontan, Ikatan Karyawan Solo Pos, Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan AJI Jakarta.

Selain upah layak, ada sejumlah masalah krusial yang dihadapi pekerja media di Indonesia. Antara lain: praktik konvergensi yang menambah beban kerja bagi pekerja media tapi tak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan; konglomerasi media yang memasung kebebasan pers; indikasi perbudakan terhadap pekerja media yang ditandai dengan ditahannya ijazah pekerja media oleh perusahaan.

Hal lain yang juga menjadi kepedulian FPMI adalah masih belum meluasnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja media. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan FSPM Independen, hingga kini jumlah media yang memiliki serikat pekerja sekitar 38 di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang serikat pekerjanya aktif sekitar 24 serikat pekerja. "Adanya FPMI ini juga untuk mendorong lahirnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja media," kata jurubicara FPMI lainnya, Abdul Manan, yang juga Wakil Ketua Dewan Karyawan TEMPO.

Menurut Abdul Manan, kesadaran berserikat di kalangan pekerja media sangat penting. Sebab, serikat pekerja merupakan wadah yang legal untuk memperjuangkan kesejahteraan atau membangun prinsip-prinip hubungan ketenagakerjaan yang adil dan fair di perusahaan media. Harus diakui pembentukan serikat pekerja memang tidak mudah. Selain karena kesadaran berserikat yang kurang di kalangan pekerja media, ada juga faktor resistensi dari perusahaan. "Karena hak berserikat dilindungi oleh undang-undang, itu harusnya menjadi dasar kuat bagi pekerja media untuk mendirikan serikat pekerja," kata Manan sambil menambahkan, regulasi yang mengatur hak berserikat terdapat dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.(***)

May Day, Ini Pernyataan Sikap AJI Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut dalam barisan buruh dalam aksi serentak May Day 1 Mei 2015 di seluruh Indonesia. Perbaikan kesejahteraan pekerja termasuk jurnalis adalah bagian dari perjuangan AJI untuk menjaga kebebasan pers dan independensi ruang redaksi.

Jika dulu ancaman terhadap kebebasan pers dilakukan oleh negara, kini AJI melihat ancaman terhadap kebebasan pers justru dari dalam industri media itu sendiri. Posisi tawar jurnalis yang buruk karena tidak berserikat membuat pemilik media semena-mena dalam hal kesejahteraan jurnalis atau pekerja media secara umum. Industri media yang berkembang pesat juga tak berbanding lurus dengan kesejahteraan jurnalis.

Belum lagi tren konvergensi media membuat beban kerja jurnalis dan pekerja media semakin bertambah namun dalam hal kesejahteraan jalan di tempat. Jurnalis jadi gampang disetir pemilik media karena posisinya yang lemah. Abainya perusahaan media terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja mendorong, AJI Indonesia bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen beserta sejumlah serikat pekerja dari beberapa perusahaan media membentuk Forum Pekerja Media.

Forum menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja media dan kebutuhan akan perlunya ditetapkan upah minimum sektor media. 

Sebagian jurnalis ini berstatus tidak tetap. Sebutan mereka beragam, mulai dari koresponden, kontributor, 'freelance', 'stringer', sampai 'Tuyul'. Para jurnalis dengan status tak tetap ini terus berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan media. AJI yang lebih dari 40 persen anggotanya berstatus pekerja tidak tetap ini menemukan sebagian besar dari mereka mendapat upah yang rendah. Sebagian menerima penghasilan jauh di bawah ketentuan upah minimum regional yang berlaku di masing-masing provinsi.

Harapan atas peningkatan kesejahteraan jurnalis kembali muncul di peringatan May Day tahun ini. Jurnalis juga dihadapkan pada ketidakpastian atas jaminan sosial. Seperti diketahui, program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terkait ketenagakerjaan yakni iuran pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan berlaku pada 1 Juli 2015, namun hingga kini belum ada kepastian besaran iuran yang semestinya ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, ada potensi besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan akan membuat perusahaan media mengurangi fasilitas yang sudah diberikan selama ini.

Di tengah minimnya kesadaran perusahaan media untuk meningkatkan kesejahteraan jurnalis, masih terdapat juga hambatan bagi jurnalis dalam mendirikan serikat pekerja di lingkungan perusahaan media. Sejumlah perusahaan media tampak enggan mengakui maupun mendorong pembentukan serikat pekerja di dalam perusahaan yang merupakan hak yang diatur dalam konstitusi itu.

AJI juga menyoroti belum terwujudnyakesetaraan hak antara jurnalis perempuan di setiap perusahaan media. Sebagai contoh, masih ada perbedaan dalam pemberian tunjangan pemeliharaan kesehatan untuk keluarga jurnalis perempuan dibandingkan jurnalis laki-laki. Belum lagi, masih banyak perusahaan yang tidak memberikan cuti haid atau fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang masih menyusui anak.

Oleh sebab itu AJI Indonesia melalui Ketua Umum Suwarjono dan Sekjen Arfi Bambani menyatakan:

1. Mendesak perusahaan media meningkatkan kesejahteraan jurnalis di tengah tambahan beban kerja akibat konvergensi media maupun ekspansi bisnis perusahaan.

2. Mendesak pemerintah menetapkan upah sektoral pekerja media dengan memerhatikan karakteristik industri media yang tengah berkembang pesat di tengah tren konvergensi media.

3. Mendesak perusahaan media yang mempekerjakan kontributor, koresponden atau freelance dengan standar kontrak kerja yang jelas sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

4. Menyerukan perusahaan media agar mematuhi ketentuan pemerintah terkait iuran pensiun yang harus dibayar ke BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015. AJI mendesak perusahaan media menyertakan jurnalis dalam program jaminan sosial tanpa menurunkan fasilitas dasar yang telah diterima jurnalis di masing-masing perusahaan media.

5. Mendukung pendirian serikat pekerja di semua perusahaan media tanpa ada tekanan dari manajemen perusahaan media.

6. Menyerukan kepada seluruh perusahaan media di Indonesia agar menerapkan sistem pengupahan dan pemberian tunjangan yang setara tanpa diskriminasi terhadap jurnalis perempuan.(joe) 

Peduli Seni dan Budaya, Sosok Benny Mamoto Dirindukan Warga Sulut

MANADO - Kerinduan masyarakat Sulawesi Utara untuk mendapatkan sosok pemimpin yang peduli dan cinta pada rakyat begitu didamba-dambakan.  Juga sosok yang berjiwa sosial, peduli seni dan budaya, dan peduli akan lingkungan.

Figur yang pantas untuk jadi pemimpin di provinsi yang memiliki 11 kabupaten dan 4 kota dengan luas 15.069.00 km2, serta  berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan negara Filipina ini adalah Dr Benny Josua Mamoto SH MSi.

“Karena  orangnya baik. Berpengalaman juga tegas walaupun dia latar belakang kepolisian tapi dia belajar semua. Artinya dia mampu untuk mengatur Sulut dan layak untuk memimpin Sulut jadi lebih aman dan sejahtera,” tutur Mario Lengkey, warga Mapanget ini kepada manadosatu.com, Kamis (23/04/2015).

Meski waktu lalu, pria berdarah Minahasa ini di Institut Seni Budaya Sulawesi Utara (ISBSU) sempat terdengar isu kalau kiprahnya di ISBSU merupakan kedekatannya untuk menarik perhatian masyarakat Sulut untuk maju dalam suksesi politik, akan tetapi itu murni demi kebudayaan Sulut.

Benny tetap pada pendiriannya untuk memberi kontribusi pada pelestariannya budaya Sulut. Dalam beberapa kesempatan di iven seni dan budaya, Benny hampir selalu memaparkan kepeduliannya terhadap seni dan budaya tanpa dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi.

“Dari pengalaman Pak Benny  diluar, dengan jabatan-jabatan yang dia pernah jabat waktu lalu, sekalipun dia banya kerja diluar, tapi sudah banyak dibuat untuk Sulut. Salah satunya dari segi kesenian dan budaya, Sulut boleh di kenal dunia. Dia juga peduli pada generasi muda dengan membuat tempat rehabilitasi narkoba yang di Tompaso meski sekarang sudah dilalap api,” pungkas Mario.

Perlu diketahui, Benny Mamoto, pernah menangani kasus-kasus narkoba dari yang skala kecil hingga besar. Sejak tahun 2009 menjabat sebagai Direktur Badan Narkotika Nasional (BNN). Benny lahir dari keluarga dengan adat Minahasa yang kental, sehingga membuatnya memiliki sifat yang tegas dan bertanggungjawab seperti yang diajarkan oleh kedua orangtuanya.

Dia alumnus Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dengan gelar sarjana yang ia dapatkan pada tahun 1992. Sebelumnya ia sudah terlebih dahulu menempatkan diri di pendidikan AKABRI Kepolisian pada tahun 1977. Setelah lulus dari Universitas Krisnadwipayana, dirinya kemudian melanjutkan pendidikan studinya di Universitas Indonesia (UI) dan mengambil program S2 dalam bidang Kajian Ilmu Kepolisian dan berhasil lulus pada tahun 2002. Ia pun resmi mendapatkan gelar doktor di bidang yang sama di Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Bagi Benny, penanggulangan masalah narkoba yang banyak ia tangani di daerah Aceh dan Mandailing Natal memerlukan strategi khusus agar mampu dibasmi secara tuntas dan menyeluruh. Ia menyebutnya sebagai totalitas, seperti halnya dalam sepak bola ia mengenal istilah total football, sebuah gaya permainan sepak bola menyerang dan agresif.

Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Pengejarai BNN. Ia sempat mendapatkan berbagai penghargaan seperti Satya Lencana Kesetiaan, Bintang Bhayangkara Nararya, dan lain sebagainya sebagai bukti kapabilitas dan loyalitas yang dimilikinya. Namun tak hanya prestasi di bidang kepolisian saja, Benny menjadi sebgai Pemrakarsa rekor MURI terbanyak se-Indonesia sejumlah 30 (tiga puluh) rekor MURI dan 7 (tujuh) Rekor Dunia (Guinness World Records) di bidang seni budaya, pendidikan, promosi produk andalan daerah dan kuliner Sulawesi Utara.

Ketua Umum Sulut Green & Organik dengan program penghijauan telah mendirikan Laboratorium Kultur Jaringan dan Pembibitan Jabon Merah (Karumama). Juga  turut andil dalam pemecahan rekor MURI sebagai pemrakarsa kegiatan pawai salib dalam peringatan hari Paskah oleh masyarakat Minahasa Utara (Minut) pada April 2012 lalu.(febry kodongan)

Pendidikan:

Pendidikan AKABRI Kepolisian (1977)

S1 Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (1992)

S2 Kajian Ilmu kepolisan Universitas Indonesia (2002)

S3 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2008)

Karir Polri:

Ka Unit I/Keamanan Negara

Wakil direktur II/Ekonomi & khusus Bareskrim Polri

Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (2007-2009)

Direktur Badan Narkotika Nasional (2009-2014)

Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun

Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun

Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun

Bintang Bhayangkara Nararya

Karir Daerah:

Ketua Umum Panitia Festival Maengket tingkat Nasional 2005

Ketua Panitia Penataran Pelatih Maengket tingkat Nasional di Cibubur 2006

Ketua Umum Panitia Seminar Nasional Maengket di Jakarta 2006

Ketua Umum Panitia Simposium Nasional Kolintang di Manado 2007

Ketua Umum Panitia Festival Seni Budaya Sulawesi Utara 2007.2008.2009.

Ketua Umum Fesitival Pinawetengan 2010 & 2011.

Ketua Umum Festival Malesung 2012.

Wakil Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) 2008-2010.

Ketua Umum Yayasan Institut Seni Budaya Sulawesi Utara

Ketua Umun SULUT Green & Organik

Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) Periode 2012-2016.

KH Arifin Assegaf Berpulang, Sulut Kehilangan Tokoh Pemersatu

KH Arifin Assegaf.(foto: istimewa)

MANADO – Mantan Ketua MUI Sulut yang dikenal sebagai tokoh pemersatu, KH Arifin Assegaf yang meninggal Senin (134/2015), banyak dikenang sejumlah tokoh di daerah ini.

Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan misalnya, sempat menjenguknya ketika dalam kondisi terbaring lemah di Rumah Sakit Prof Kandouw Ruang Irene F, pada Kamis 5 Maret 2015 lalu.

“Sosok kharismatik yang memegang teguh prinsip kebersamaan walaupun ditengah kepelbagaian perbedaan. Nasehat serta wejangan-wejangan almarhum untuk pembangunan akhlak dan kehidupan sosial di kota ini akan selalu menjadi bekal dan pegangan kita bersama," kata Mangindaan ketika melayat ke rumah duka.

Diakui Mangindaan, masyarakat Sulut kehilangan tokoh berpengaruh. “Kita jelas kehilangan sosok pemersatu, tapi apa yang telah diperbuat untuk pembangunan dan kebersamaan itu tetap kita ingat,” imbuhnya. 

Olden Kansil juga mengungkapkan soal sosok Assegaf. Melalui status facebooknya dia menyebut bahwa daerah ini telah kehilangan sosok yang menjadi teladan. “Tahun 80-an saya mengenal KH Arifin Assegaf sebagai seorang ulama dan juga politisi di Partai Persatuan Pembangunan. Namun saya benar-benar menjadi lebih dekat justru setelah saya bergabung di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado dan beberapa kali mengundang beliau bicara. Menjelang reformasi, Ustad Arifin satu-satunya ulama di Sulut yang berada di garis depan dalam membabarkan pesan reformasi. Analisis kritisnya terhadap perkembangan politik, terutama kritiknya terhadap “politik aliran” -- yang cenderung mengeksploitir nilai-nilai dan simbol agamis -- menjadi salah satu tema diskusi yang selalu menarik. Bagi pak Kiai Arifin, Islam itu bukan sekedar soal entitas yang dapat disekat-sekat dengan label Muhammadiyah, NU, Al Isryad atau Syarekat Islam,” kenang Kansil.

Masalah Islam, kata dia bagi Ustad juga bukan hanya soal banyak yang tidak sholat, tidak sholeh dan tidak bayar zakat atau sekedar soal kelompok radikal, tetapi soal bagaimana Islam menjadi solusi, rahmat dan memberi arti bagi keberlanjutan kehidupan banyak orang.

“Selaku seorang intelektual, KH Arifin Assegaf adalah sosok yang banyak menyemai berbagai pemikiran dari berbagai aliran. Bahkan menjadi titik temu berbagai kelompok dengan klaim intelektualitas bahkan klaim ideologisnya sendiri-sendiri. Berdiskusi dengan pak Arifin membuat kita bisa mengikuti ragam pengembaraan intelektualitas dan spiritualitas yang melintasi batas atau sekat klaim “kulit luar” Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Kong hu Chu,” katanya.(agust hari)

Empat Kader Berkualitas PDIP Terdepak, Apa Kata Pengamat

Maruarar Sirait.(foto: jurnalparlemen)

JAKARTA - PDI Perjuangan sudah mengumumkan susunan kepengurusan untuk lima tahun ke depan. Sejumlah vokalis PDIP seperti Maruarar Sirait, Rieke Diah Pitaloka, Eva Kusuma Sundari dan Pramono Anung tersingkir.

Mereka tak masuk lagi dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan hasil Kongres IV di Bali. Padahal, mereka dikenal sangat aktif dalam membesarkan partai dengan cara masing-masing.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Jakarta, Sabtu (11/4/2015), mengaku kaget dengan tidak dimasukkannya Maruarar, Eva, Pram dan Rieke dalam kepengurusan DPP PDIP periode 2015-2020, padahal mereka jelas berkualitas dan bekerja keras membesarkan partai. “Sangat disayangkan memang, orang berkualitas sekelas mereka didepak," kata Qodari.

Ara dan Rieke, kata dia, adalah lumbung suara untuk partai. Keduanya juga tokoh yang kreatif dalam menjaring relawan dan pemilih pemula untuk partai. Sementara itu, pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menyayangkan langkah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang tidak menjadikan Maruarar Sirait alias Ara menjadi pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih itu. “Itu sangat disayangkan ya. Saya sendiri sangat menyayangkan orang seperti Maruar tidak masuk. Tapi kalau Maruar Sirait, Eva Sundari, dan lain-lain yang berpotensi tidak masuk itu yang jadi pertanyaan,” ujar Boni.(mer/agust hari)

Jimly Asshiddiqie: Jurnalis yang Jadi Komisioner Harus Bekerja Full Time

Ketua DKPP RI, Jimly Asshiddiqie.(foto: tempo.co)

MANADO - Jika ingin pilkada berintegritas maka penyelenggara pemilu harus benar-benar berintegritas dan mematuhi etika tugas mereka.

Termasuk juga jurnalis yang terpilih sebagai komisioner. "Mereka harus bekerja full time sebagai KPU dan Bawaslu/Panwaslu. Harus benar-benar menjalankan independensi sebagai penyelenggara pemilu," ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie di Unsrat Manado, Rabu (8/4/2015).

Mantan Ketua MK ini menjelaskan jurnalis sebagai petugas penyelenggara pemilu tidak boleh berada di ruang redaksi selama dia bertugas sebagai komisioner. "Ya tidak boleh. Dia harus cuti dulu dari redaksi," katanya.

Sayang Jimly tak menyebutkan sanksi-sanksi etik jika ada jurnalis yang menjadi komisioner masih berada di ruang redaksi saat masih menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Dari 15 kabupaten/kota di Sulut ada sejumlah jurnalis yang menjadi personil KPU maupun Panwaslu. Dan 7 daerah ditambah pemilihan gubernur akan menggelar pilkada serentak pada Desember nanti. (agust hari)

DPP Partai Demokrat Hanya Gunakan Lima Lembaga Survei

MANADO - DPP Partai Demokrat akhirnya merilis lembaga survey yang akan menjadi acuan maju tidaknya calon di pertarungan top eksekutif Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Melalui situs resmi Partai Demokrat, http://www.demokrat.or.id/pemilukada2015/ hanya 5 lembaga survey yang tengah berjalan sebulan berjalan ini hingga pada akhirnya akan mengerucut calon di Pilkada 2015.

Adalah lembaga survei yang kredibel (yang disarankan salah satu); Saiful Mujani – SMRC beralamat Jl. Kusuma Atmaja No. 59 Menteng, Jakarta Pusat 102510 Indonesia, LSI (Lembaga Survey Indonesia) Burhanudin Muhtadi Jl. Lembang Terusan No. D-57, Menteng Jakarta Pusat 10310, Populi Center Alamat: Jl. Letjen. S. Parman, Kavling 4, Komplek BNI nomor K-4 Jakarta Barat 11480 dan Cyrusnetwork Alamat: Graha Pejaten No.4, Jl. Raya Pejaten, Jakarta 12510.

Otomatis lembaga survey yang saat ini telah mengeluarkan hasil survey khususnya di kota Manado (Pilwako Manado) dianggap tidak menjadi cakupan Partai yang berlambang bintang mercy.

Ketua DPC Partai Demokrat kota Manado Moris Korah yang dimintai tanggapanya pun menyatakan, sah-sah saja ada lembaga survey yang saat ini telah menyatakan ada satu sosok paling unggul. “Tapi perlu diketahui masyarakat kota Manado dalam survey calon Walikota dan Wakil Walikota Manado sesuai dengan petunjuk DPP Partai Demokrat hanya ada 5 lembaga survey yang salah satunya akan digunakan sebagai acuan menjaring calon di wilayah yang akan menggelar Pemilukada termasuk Pilwako Manado,” terang Korah.

Ditegaskan laki-laki pasung ini, DPP Partai Demokrat mengambil acuan ini tersebut (lembaga survey) untuk dipakai sebagai keputusan putusan dalam pilwako Manado. “Artinya ini adalah salah satu ukuran tingkat elektabilitas salah satu calon yang nantinya akan menggunakan kendaraan Demokrat,” ungkap Korah sembari menambahkan, lewat lembaga survey akan mendekatkan keputusannantinya di Pilwako Manado dengan prinsip-prinsip ilmiah dan akademisi.(agust hari)

Ini Kata SHS Soal Konferta AJI Manado

Manado- Gubernur Sulut, DR SH Sarundajang mengharapkan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado dapat meningkatkan sinergitas dan perannya dalam ikut menghadirkan pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini disampaikan Sarundajang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karo Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Linda Watania saat pelaksanaan Konferensi Kota (Konferta) AJI Manado, Sabtu (21/03) lalu, di Hotel Tontemboan Manado.

Ikanubun – Lumowa Pimpin AJI Manado

Manado- Forum Konferensi Kota (Konferta) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado yang digelar di Hotel Tontemboan Manado, Sabtu (21/03) akhir pekan lalu, berhasil memilih dan menetapkan Yoseph E Ikanubun dan Fernando Lumowa sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Manado Periode 2015 – 2018. Ikanubun dan Lumowa terpilih secara aklamasi setelah dua pasangan lainnya, Fransiskus Talokon – Donny Turang, dan Syarif Litty – Simon Making mundur dari pencalonan.

Flora Kalalo Didekati Petinggi DPD PDI Perjuangan Sulut

Dr Flora Kalalo SH MH

MANADO - Salah satu akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado terus dibicarakan terkait momen politik Pilkada Manado. Adalah DR  Flora P Kalalo SH MH yang saat ini tercatat sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum, yang mulai didekati petinggi PDI Perjuangan Sulut.

Orang dekat Flora Kalalo yang enggan menyebutkan namanya membenarkan desas desus terkait dengan merapatnya komunikasi yang dibangun oleh pengurus DPD I PDIP Sulawesi Utara terhadap Flora Kalalo.

“Kurang lebih dua minggu belakangan ini pengurus partai berlambang moncong putih itu intens membangun komunikasi dengan Wakil Rektor II Universitas Sam Ratulangi Manado (Flora-red),” katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut ketika ditanyai mengenai pembahasan kongkrit yang didiskusikan, dia tidak mengetahui diskusinya secara detail. “Terkait dengan diskusi yang dilakukan oleh petinggi partai PDIP Sulut dengan Ibu Wakil Rektor II saya tidak mengetahui secara pasti. Namun dalam proses diskusi tersebut berjalan santai dan terlihat semuanya dalam keadaan gembira,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan informasi ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat kampus salah satunya adalah mantan Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Budaya Reymond Mawitjere. “Sesungguhnya kami sangat membutuhkan sosok seperti WR II untuk terus berada di lingkungan Unsrat sebagai pemimpin kami. Karena semenjak menjadi WR II Unsrat, ada beberapa terobosan yang dilakukannya, kemudian secara keseluruhan civitas senang dengan terobosan-terbosan yang dilakukannya itu,” ujar Mner Emon, sapaan akrabnya itu.

“Segala yang terlihat sulit oleh dosen, pegawai maupun mahasiswa dalam menghadapi persoalan di kampus, terkadang menjadi mudah di hadapan WR II. Hal ini dikarenakan dengan segudang pengalaman dan kebijakannya yang bijak dalam menyelesaikan persoalan,” lanjut puji Reymond yang saat ini menjadi Ketua Senat Fakultas Sastra dan Ilmu Budaya.

Wakil Rektor II ketika dikonfirmasi melalui salah satu stafnya Fiko Onga, menyampaikan bahwa ibu Flora tidak pernah mendiskusikan terkait Pilwako Manado.

“Sampai saat ini tidak ada pernyataan dari ibu Flora untuk maju dalam Pemilihan Walikota Manado, tetapi yang selalu disampaikannya yaitu akan bahu membahu membangun Kota Manado, dan hal ini dilakukan melalui Universitas Sam Ratulangi yang merupakan bagian dari Kota Manado,” terangnya.

Dikatakannya, saat ini Ibu Flora masih fokus membangun Unsrat sesuai dengan visi dan misi yang dipimpin oleh Rektor saat ini yakni Prof Ellen Kumaat. “Saat ini Ibu Flora fokus membantu Ibu Rektor Unsrat untuk membawa Unsrat menjadi lebih baik,” demikian ujar Fiko Onga.(*)

GMKI Manado Gelar Konsolidasi Hadapi Tahun Politik 2015

Logo GMKI

MANADO - Tahun 2015 merupakan momentum yang sangat strategis bagi Sulawesi Utara, khususnya ditinjau dari dimensi Politik dan Ekonomi. Hal itulah yang kemudian disikapi elemen pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manado.

Selama tiga hari yakni 6–8 Maret 2015 mereka menggelar konsolidasi tertutup di Wale Klabat Minahasa Utara.  Ketua BPC GMKI Manado, Erick G Kawatu SE mengungkapkan, selakuKetua BPC GMKI Manado, dalam pertemuan tersebut telah dibahas langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan diri, baik secara internal maupun dalam tataran eksternal.

Lanjut dia, contohnya sumbangsih pemikiran dan program actual seperti apa yang akan dipersembahkan bagi masyarakat Sulawesi Utara, sehingga gema dari Tahun Politik dan MEA dapat memberikan nilai tambah positif bagi masyarkat.

“Kami gencar melakukan edukasi politik bagi generasi muda, yang selama ini kami nilai terkena dampak pergeseran pemahaman nilai dan arti politik yang cenderung pragmatis dengan mengartikan bahwa Politik semata untuk merebut kekuasaan. Padahal esensi substansial yang utama adalah Politik merupakan saluran suci untuk menghadirkan kesejahteraan bagi sesama,” papar Kawatu.

Ditambahkan Patricia Kuhu SH selaku Ketua Bidang Komunikasi, bahwa dalam rangka memboboti penyusunan kebijakan organisasi, maka dalam pertemuan tersebut telah digelar Study meeting dengan tema “Menjemput Tahun Politik dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” dengan menghadirkan narasumber berkompeten diantaranya Dr Peggy Mekel dan Asiano Gamy Kawatu SE MSi dari kalangan birokrat.

“Selama tiga hari kami mengupas isu strategis daerah, setelah itu kemudian kami menuangkannya menjadi kebijakan organisasi yang diambil dalam Sidang Pleno II BPC GMKI Manado,” Kuhu.(joe)

21 Maret Konferta AJI Manado, Diawali Seminar Lingkungan Hidup

Logo Aliansi Jurnalis Independen

MANADO - Kepengurusan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado Periode 2012 – 2015 akan berakhir dalam waktu dekat ini. Terkait itu melalui panitia yang ada, sementara dipersiapkan Konferensi Kota (Konferta) AJI Manado untuk memilih kepengurusan baru Periode 2015 – 2018. Rangkaian kegiatan Konferta ini akan dilaksanakan, Sabtu (21/3/2015) di Hotel Tountemboan Manado ini, akan diawali dengan seminar lingkungan hidup.

“Untuk Konferta sudah dipastikan pelaksanaannya pada 21 Maret 2015 mendatang bertempat di Hotel Tountemboan Manado. Sebelum pelaksanaan Konferta, akan diawali dengan seminar tentang lingkungan hidup,” ungkap Ketua Panitia Pelaksana, Agustinus Hari didampingi Sekretaris Fernando Lumowa.

Lanjut Hari, seminar lingkungan hidup ini nantinya akan menghadirkan beberapa pembicara baik dari kalangan kampus, jurnalis, serta sharing pengalaman bagaimana mengelola lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan oleh PT Tirta Investama (Aqua) Airmadidi.  

“Manfaat bagi jurnalis adalah bagaimana dia memahami isu-isu lingkungan, sekaligus melihat bagaimana sebenarnya peran perusahaan-perusahaan yang terkait erat dengan lingkungan, dalam melakukan upaya konservasi sumberdaya alam itu sendiri. Dari situ ia akan mampu membuat perencanaan liputan dan karya jurnalistik yang berperspektif lingkungan,” papar Hari dan Lumowa.

Setelah seminar itu, lanjut keduanya, akan diteruskan dengan agenda Konferta sebagaimana yang telah disusun oleh Panitia Pengarah dibawa pimpinan Fransiskus Talokon, Nolfie Tamod, dan Donny Turang.

Sementara itu, Ketua AJI Manado Yoseph E Ikanubun mengatakan, agenda Konferta merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat AJI Kota dimana akan dilakukan evaluasi kepengurusan sebelumnya, sekaligus memilih pengurus yang baru. “Perjalanan panjang selama tiga tahun akan dievaluasi sejauh mana AJI mampu mengambil peran dalam mewarnai kehidupan pers di Sulawesi Utara, memastikan peran pers itu berjalan dengan baik. Kita juga akan memilih pengurus baru untuk tiga tahun selanjutnya. Tentu diharapkan kehadiran seluruh anggota dalam forum ini,” papar Ikanubun didampingi Sekretaris AJI Manado, Ishak Kusrant.(*)