 |
| Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan dan sejumlah pembicara lain terlihat seru dalam diskusi yang digagas Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (KMP3), Kamis (26/2/2015) di Aula RRI Manado. (foto: manado1) |
MANADO - Meski persoalan anak putus sekolah
menjadi tanggungjawab bersama baik pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat,
namun pemerintah diminta lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap hal
ini. Pasalnya pemerintahlah yang mempunyai kewenangan, program, serta anggaran
pembangunan termasuk di bidang pendidikan.
“Memang betul bahwa soal anak putus sekolah
menjadi tanggungjawab bersama. Namun pemerintahlah yang seharusnya lebih
memberikan perhatian, karena kewenangan, program maupun anggaran bersumber dari
mereka. Masyarakat bleh berinisiatif, namun tanpa dukungan pemerintah akan
berjalan kurang ekfektif,” papar Aryati Rahman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Manado saat dialog multipihak yang
digelar Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (KMP3) di Aula RRI Manado, Kamis
(26/2/2015) kemarin.
Lanjut Arya, pemerintah tidak bisa melepas
tanggungjawab dengan mengatakan bahwa Kota Manado merupakan magent bagi daerah
lain sehingga tingginya angka putus sekolah juga karena pengaruh masuknya
penduduk ke Kota Manado. “Persoalannya bukan pada masuknya penduduk ke kota
Manado, tetapi bagaimana program dan anggaran pemerintah di bidang pendidikan
itu tepat sasaran,” papar Arya.
Sebelumnya para aktivis dari “Komunitas
Dinding” yang selama ini membina anak-anak usia sekolah di Pasar Bersehati
menyampaikan bahwa, meski mereka sudah lima tahun beraktifitas mendidik
anak-anak, namun pemerintah seolah tutup mata dengan kondisi itu. “Kami sudah
lima tahun membina anak-anak putus sekolah, tanpa bantuan dan perhatian dari
pemerintah. Meski demikian kita tetap jalan. Persoalannya adalah kami tidak
bisa meluluskan ijasah yang dianggap legal. Meski hanya dengan selembar piagam,
ratusan anak yang kami bina itu sudah senang,” papar Ika dari Komunitas
Dinding.
Dalam acara yang dipandu Sekretaris Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) Manado, Ishak Kusrant dan Direktur Yayasan Dian
Rakyat Indonesia (YDRI) Sulut, Nurhasanah ini, turut hadir juga Wakil Walikota
Manado, Harley Ai Mangindaan, Ketua Aliansi Guru Indoneia Sulut (AGIS), Ferry
Sangian, pemerhati pendidikan Tenny Tompudung, pihak Dinas Pendidikan Kota
Manado, serta Apridon Zaini selaku Koordinator BASICS Project.
Menanggapi berbagai persoalan yang terungkap
terkait anak putus sekolah itu, Ai mengatakan, sebenarnya hal itu menjadi
tanggungjawab semua pihak. Masalahnya adalah, lanjut dia, ada komunikasi yang
terputus antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. “Nah jembatan yang
menghubungkan para pihak inilah yang terputus. Untuk itu perlu dibangun
jembatan emas yang menghubungkan pihak terkait, membangun kerjasama mengatasi
persoalan anak putus sekolah ini,” papar Ai.
Sementara itu, Sangian dalam pemaparannya
menyatakan, ada banyak hal yang menyebabkan anak putus sekolah termasuk
diantaranya persoalan ekonomi dan rumah tangga orang tua. “Kondisi dan
persoalan ekonomi bisa jadi pemicu anak putus sekolah. Maka harus diperhatikan
factor-faktor ini. Sehingga saya sepakat
bahwa persoalan ini menjadi tanggungjawab semua pihak,” papar Sangian.