Dugaan Korupsi Mark-Up Dana Perpustakaan, Saksi Bantah Ikut Panitia

Foto ilustrasi korupsi.(foto:republika.co.id)

MANADO - Pengadilan Negeri (PN) Manado, Selasa (3/2) kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sulut tahun 2011, dengan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala BPAD, JJP alias Jus (58), mantan Bendahara Pengeluaran TSA alias Silvia (56) dan oknum kontraktor LM alias Linda (40).

Agenda mendengarkan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arif Kanahau SH, menghadirkan dua orang saksi sekaligus, yakni, Hebert Mantiri dan Arjunus Tabaga.

Dalam keterangan salah satu saksi, Hebert Mantiri, membantah kalau dirinya merupakan salah satu panitia pemeriksa barang untuk kegiatan pengadaan buku ilmu pengetahuan umum Desa atau kelurahan tahun 2011 yang bersumber dari APBD.

Saksi berdalih kalau tidak pernah menerima SK dari Kepala badan dan baru diketahui saksi saat diperiksa untuk di BAP. "Saya tidak menerima SK untuk menjadi panitia, bahkan baru mengetahui dalam pemeriksaan penyidik,"kata saksi dihadapan Majelis hakim yang diketuai VB Trisnaryanto SH, Darius Naftali SH MH dan H Arizone Megajaya SH dengan Panitera Pengganti (PP), masing-masing Marthen Mendila SH dan Fonneke Tamara SH.

Dan atas keterangan saksi yang mengatakan tidak menandatangani berita acara pemeriksaan barang, JPU kemudian memperlihatkan bukti surat yang terdapat tandatangan saksi, sehingga majelis hakim meminta saksi kembali menandatangai dan terlihat berbeda.

Diketahui , pengadaan buku ilmu pengetahuan umum desa tersebut diduga dimark up (digelembungkan), yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 545 juta, sebagaimana hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut. Oleh JPU, para terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Tipikor.(Ai)