![]() |
Pemerintah diharapkan memberikan jaminan bagi anak usia sekolah ntuk bisa mengenyam pendidikan yang layak |
Manado- Meski sector pendidikan sering jadi
“jualan” dalam kampanye pemilihan kepala daerah namun kenyataannya Sulut masih
menyisakan sekian persoalan di bidang ini. Salah satunya adalah tingginya angka
anak putus sekolah. Untuk jenjang SMP dan SMA, Sulut bahkan berada di urutan
kedua tertinggi seluruh Indonesia.
“Dari data
BPS Nasional tahun 2014 diketahui bahwa Provinsi Sulut menjadi salah satu
daerah yang berkontribusi pada peningkatan jumlah anak putus sekolah sebesar
1698 anak. Bahkan Sulut berada pada urutan kedua tertinggi di seluruh Indonesia
untuk anak putus sekolah tingkat SMP dan SMA,” ungkap Nurhasanah, Koordinator
Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (KMP3) kepada wartawan, Selasa
(24/02) kemarin.
Lanjut Nur,
untuk jenjang pendidikan SD Sulut berada di posisi ke sepuluh tertinggi dari 34
Provinsi di Indonesia. Sedangkan di tahun yang sama, lanjut Nur, Dinas
Pendidikan Kota Manado juga mengeluarkan data anak putus sekolah sebaqnyak 184
orang. “Melihat angka-angka ini, memberi satu catatan bahwa terkait kesempatan
mendapatkan pendidikan yang layak di usia sekolah ternyata masih menjadi
persoalan di Sulut,” papar Nur.
Terkait
persoalan itu, lanjut dia, KMP3 sebagai sebuah wadah yang dibentuk oleh dua
organisasi masing-masing Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado dan Yayasan
Dian Rakyat Indonesia (YDRI) Sulut akan menggelar dialog multi pihak yang
mengangkat tema “Anak Putus Sekolah, Tanggungjawab Siapa?”.
Ungkap Nur,
dalam kegiatan yang bakal digelar di Aula kantor RRI Manado dan didukung penuh
oleh BASICS ini bakal menghadirkan sejumlah pihak berkompeten seperti Dinas
Pendidikan Sulut, Dinas Pendidikan Manado, DPRD Manado, DPRD Sulut, Dewan
Pendidikan Provinsi, organisasi profesi guru seperti PGRI dan AGIS, pegiat
social masyarakat, praktisi pendidikan, serta kalangan jurnalis. “Kegiatan
dimulai pukul sepuluh pagi hingga jam satu siang, dan disiarkan secara langsung
di RRI Pro1 Manado,” ujar Nur didampingi Sekretaris AJI Manado, Ishak Kusrant.
Sedangkan
terkait kehadiran pihak terkait khususnya penentu kebijakan, tambah Kusrant,
sangat diharapkan kehadirannya sehingga bisa memberikan solusi-solusi atas
persoalan yang ada. “Dalam dialog multi pihak sebelumnya yang membahas
persoalan di bidang kesehatan, DPRD Kota Manado tidak ada. Kali inipun sepertinya
legislator Manado bakalan mangkir lagi dengan alasan kunjungan keluar daerah.
Ini menunjukan bagaimana kepedulian wakil rakyat kita dalam melihat
persoalan-persoalan pendidikan,” pungkas Kusrant.(joe)