Sharing pengalaman yang disampaikan oleh pihak BASICS |
“Kesehatan itu seperti sembako. Kita butuh kapan saja,” ujar Pieter, Kamis (12/02) saat Diskusi Multi Pihak yang digagas Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (KMP3) yang terdiri dari YDRI Sulut dan AJI Manado yang disupport BASICS.
Menurut dia, sejak 2008 tidak ada lagi pelayanan kesehatan, apalagi dokter tidak ada serta obat kurang. Tenaga medis hanya tiga hari berada di Pulau Bunaken. Apalagi dari Pulau Bunaken menuju Kota Manado harus melewati laut. “Dengan kapal cepat, Kota Manado bisa ditempuh dengan 30 menit. Bagaiman dengan orang yang sudah sakit parah,” tambahnya.
Dia meminta pemerintah untuk memperhatikan fasilitas kesehatan di pulau pesisir dan terpencil. “Kami tidak merasakan pelayanan prima. Jangan karena ada unsur politik, baru tersedia pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Dia berharap, pemerintah jangan pilih-pilih daerah dalam penempatan tenaga medis profesional. Pemerintah, menurut dia, harus prioritas . “Harus tempatkan tenaga medis professional di Pulau Bunaken. Tolong perhatikan 3000 jiwa warga Bunaken,” ungkapnya.
Sekretaris Dinkes Manado, Ester Mamangkey mengaku banyak kendala penempatan tenaga medis dan persoalan fasilitas kesehatan di Pulau Bunaken. “Selama ini tidak ada dokter yang mau menetap di sana. Ini jadi PR kami mencari solusi. Misalnya, memberikan intensif yang besar bagi tenaga medis. Kemudian, kami ingin melatih masyarakat lokal soal menanganan kesehatan,” ujar Ester.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut, dr Grace Liesje Lourino Punuh mengatakan, Bunaken tidak masuk dalam perhatian Dinkes Sulut, karena tidak termasuk daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Namun dia mengakui, penyebaran tenaga kesehatan tidak merata. Hal itu disebabkan karena pemekaran wilayah yang mengakibatkan mutasi pegawai. “Kami mengusulkan kepada Dinkes Manado untuk memasukan dalam APBD pengangkatan dokte PTT. Supaya tenaga medis merata dan daerah kepulauan bisa merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal,” ujarnya.(joe)